Rakyat Susah Mencari Penghasilan, Wakilnya Malah Mencari Penghargaan

Menurutnya hal itu mengindikasikan hilangnya sense of crisis di kalangan legislatif

Bambang Priyambodo

INI Kebumen, KEBUMEN – Rencana kegiatan Legislatif Awards pada peringatan Hari Jadi Kebumen mendapat tanggapan mantan Camat Ayah Bambang Priyambodo. 

Menurutnya hal itu mengindikasikan hilangnya sense of crisis di kalangan legislatif. 

 “Rakyat sedang susah mencari penghasilan, wakilnya malah mencari penghargaan,” seloroh Bambang, Selasa, 3 Agustus 2021.

Masih diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk Kabupaten Kebumen, menurut Bambang akan berbanding lurus dengan bertambah panjangnya penderitaan secara ekonomi karena tidak bisa mencari penghasilan.

“Yang perlu dipikirkan mestinya bagaimana mengantisipasi warga yang terus berkurang rezekinya, karena semakin sulit dan sempitnya kesempatan berusaha,” tegas Bambang yang juga pernah menjadi Camat Poncowarno.

Situasi tersebut lanjut Bambang, mestinya mendorong para legislator di semua tingkatan, baik DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten untuk lebih memperhatikan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Opini masyarakat cenderung menganggap para legislator secara politis tidak berbuat banyak untuk dapilnya. Hanya terfokus pada pembuatan regulasi, seakan lupa dengan pendukungnya,” simpul Bambang.

Menurut tokoh masyarakat Gombong yang saat ini menjabat Ketua Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) ini, semestinya legislator banyak mendampingi eksekutif. 

Khususnya dalam melaksanakan agenda-agenda penanganan pandemi Covid-19, misalnya apakah pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar, bagaimana target perolehannya, teknis antriannya. 

“Jangan kemudian malah memunculkan kerumunan yang justru diakibatkan oleh agenda vaksinasi,” cetus Bambang khawatir.

Kegiatan yang melibatkan proses seleksi atau pemilihan di Kebumen saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan.

“Baru-baru ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan KPU Kabupaten Kebumen melakukan pelanggaran kode etik dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati (Pilbup) Kebumen tahun 2020,” ujarnya memberi contoh.

Menghangatnya lagi rumor tentang mafia proyek yang mampu mengatur tender, disebut Bambang juga bisa memunculkan keraguan terhadap segala macam proses seleksi dan pemilihan di Kabupaten Kebumen.

“Termasuk seleksi dalam Legislatif Awards, apakah bisa dipercaya dilakukan secara fair meski dilakukan tim yang disebut independen?” tanya Bambang ragu.

Sehingga pada akhirnya jika tetap dilaksanakan Legislatif Awards, bagi Bambang hanya sekadar menambah acara seremonial belaka. 

“Bukan kegiatan substansial yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi beban penderitaan masyarakat saat pandemi,” pungkasnya.(*)