Waspada! 219 Desa di Kebumen Rawan Banjir dan Longsor

www.inikebumen.net KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Musim Hujan tahun 2018-2019 di Ruang Jatijajar Komplek Pendopo Bupati, Senin pagi 12 November 2018.

Sekretaris Daerah Ahmad Ujang Sugiono, memberikan pengarahan pada Rakor Antisipasi Dampak Musim Hujan tahun 2018-2019 di Ruang Jatijajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Rakor tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi bencana alam menyusul tingginya intensitas hujan dalam sepekan terakhir.

Hadir pada rakor tersebut, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, Dandim 0709 Kebumen Letkol Inf Zamril Piliang, Kepala Pelaksana BPBD Kebumen Eko Widianto, serta pimpinan OPD dan lintas sektor di Kabupaten Kebumen.

Kepala Pelaksana BPBD Kebumen, Eko Widianto, menyampaikan dalam rakor tersebut disampaikan sejumlah hal diantaranya terkait daerah rawan bencana yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Di Kabupaten Kebumen terdapat 219 desa rawan bencana yang tersebar di 26 kecamatan. “Terdiri dari 101 desa di 16 kecamatan rawan banjir dan 118 desa di 14 kecamatan rawan longsor,” kata Eko Widianto, usai rakor.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, kata dia, BPBD Kebumen telah menyiapkan berbagai peralatan, kendaraan dan logistik. Diantaranya, 5 unit perahu karet, 2 unit perahu viber, 5 unit perahu mesin, 135 buah pelampung, 20 unit pompa air portabel, 2 unit pompa apung, genset hinggga kendaraan double cabin.

“Untuk logistik kita siapkan mulai paket makanan, beras, sandang hingga semen. Insya Allah mencukupi,” ujar Eko.

Dalam pengarahannya, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, mengatakan memasuki musim penghujan Kabupaten Kebumen harus bersiap diri menghadapi situasi yang tidak terduga. Seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

“Penanganan bencana di Kabupaten Kebumen menjadi tanggungjawab semua pihak. Termasuk instansi, ormas kebencanaan dan dunia usaha, sesuai dengan bidang masing-masing,” tegas Ujang Sugiono.
  
Ujang berharap aktifasi posko siaga bencana banjir dan tanah longsor di tingkat kecamatan, yang melibatkan TNI dan POLRI, Relawan serta perangkat Kecamatan/Desa untuk segera dilaksanakan.

“Segera menyebarkan nomor kontak posko siaga bencana banjir dan tanah longsor sampai dengan tingkat desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen,” pinta pria yang juga menjabat ex-officio Kepala BPBD Kebumen.

Nantinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Meski demikian di lapangan pemerintah sudah bergerak cepat dengan menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang rawan terkena bencana longsor.

Selain itu ungkap dia, pemkab juga menyiapkan bantuan darurat untuk diberikan kepada para korban bencana. Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan yang dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat.

“Perlu mengadakan mitigasi struktural berupa penguatan tebing/tanggul, perbaikan saluran drainase serta gerakan resik-resik kali. Serta segera mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis oleh Dinas PUPR Kabupaten Kebumen dan menyampaikan laporan kepada Kementrian Pekerjaan Umum atau satker BBWS,” imbuhnya.
  
Kesemuanya itu agar dijalankan dengan baik, terkoordinasi dan sinergis. “Karenanya, laksanakan kegiatan ini dengan baik. Kita tidak mengharapkan terjadinya  bencana. Tetapi tetap  harus siaga  dan tangguh,” tandasnya.(*)